Pemimpin Muda Jadi "Malin Kundang”

Seratus Tahun Kebangkitan Nasional (1908-2008) yang baru saja kita peringati selayaknya dimaknai pula dalam kerangka bangkitnya kaum muda untuk “merebut” kepemimpinan nasional. Mungkinkah itu?

Contoh terkini, pasangan yang memenangkan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Barat (Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf) serta di Nusa Tenggara Barat (M. Zainul Madji dan Badrul Munir) mampu membuktikan bahwa sekarang pemuda bisa maju menjadi pemimpin mengalahkan generasi tua dalam suasana pemilihan yang demokratis.

Namun, apakah indikasi itu merupakan gejala positif yang menggembirakan bagi bangkitnya kaum muda (usia 35-50 tahun) di tingkat nasional? Apakah di Pemilu 2009 kelak kita bakal melihat tampilnya generasi baru yang lebih muda menggantikan generasi tua (di atas 50 tahun)?

Hasil survei nasional Reform Institute pada Februari lalu menunjukkan tokoh-tokoh tua masih menjadi preferensi masyarakat.

Susilo Bambang Yudhoyono masih menjadi pilihan favorit (25,2%), disusul Megawati Soekarnoputri (17,1%), Wiranto (5,1%), Hidayat Nurwahid (3,3%), Abdurrahman Wahid (2,9%), Amien Rais (2,2%), Akbar Tandjung (1,8%), Jusuf Kalla (1,6%), dan Sutiyoso (1,2%). Untuk wakil presiden, Jusuf Kalla masih terunggul (15,44%), diikuti kemudian Sultan Hamengku Buwono X (12,2%), Wiranto (7,2%), Akbar Tandjung (6,3%), Sutiyoso (3,0%), Surya Paloh (2,3%), Hidayat Nurwahid (2,1%), Din Syamsuddin (1,5%), dan Prabowo Subianto (1,0%). Lagi-lagi kesemuanya adalah wajah lama mewakili generasi tua.

Ketidakpuasan Publik

Menyimak laporan survei Reform Institute tentang penilaian keberhasilan empat pemerintahan pasca-Orde Baru, jawaban yang mengatakan “tidak berhasil” sangatlah tinggi: Habibie 62,7%, Abdurrahman Wahid-Megawati 68,6%, Megawati-Hamzah Haz 49,2%, dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla 40,3%.

Sementara untuk tingkat kepuasan publik terhadap kinerja empat pemerintahan tersebut lebih rendah lagi: Habibie 7,5%, Abdurrahman Wahid-Megawati 6,5%, Megawati-Hamzah Haz 18,9%, dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla 29,7%. Fakta ini tentunya sejalan dengan persoalan-persoalan bangsa, terutama ekonomi (kemiskinan dan pengangguran) dan hukum (pemberantasan korupsi), yang tak juga menunjukkan kemajuan besar dan memberikan harapan baru bagi rakyat.

Lantas, motif apakah yang mendasari masih bertahannya tokoh-tokoh tua itu di pentas politik nasional? Ada tiga alasan yang patut dikemukakan. Pertama, kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi. Ini terkait dengan salah satu fungsi partai politik, yaitu pendidikan calon pemimpin, yang tidak berjalan baik. Masih bercokolnya wajah-wajah lama di kepengurusan inti partai dan dicalonkannya tokoh lama sebagai calon presiden menunjukkan kegagalan itu.

Kedua, kultur feodalisme yang masih bersemayam di tubuh partai politik, terutama partai-partai lama yang telah mapan: bahwa suksesi mesti terjadi secara bergilir dari yang paling senior terlebih dulu. Meski ini bukan traktat tertulis, namun kita bisa melihat bagaimana wajah-wajah lama yang sudah sepuh tak juga bersedia turun dari jabatannya di kepengurusan partai dan tak membiarkan tampilnya tokoh muda menggantikan mereka. Kultur ini membuat kader partai yang lebih muda namun memiliki kompetensi menjadi ternomorduakan.

Ketiga, dan ini agaknya kurang mengenakkan didengar, ketidakberanian tokoh muda untuk maju. Beberapa tokoh muda di jajaran partai (sebut saja, misalnya, Budiman Sudjatmiko, Anas Urbaningrum, dan Pramono Anung) merasa nyaman berada di bawah “ketiak” tokoh tua. Belum ada tokoh muda yang berani berkata “tidak” pada calon presiden dari generasi tua dan berkata “ya” untuk mencalonkan diri mereka sebagai calon presiden.

Belum Berani Maju

Dalam suasana dan kultur “seniorisme” tersebut, kaum muda yang berani adalah Malin Kundang yang “durhaka” terhadap feodalisme tokoh tua yang telah mendidik dan membesarkannya. Kedurhakaan kaum muda sebagai Malin Kundang adalah sejenis pemberontakan dan perlawanan terhadap hegemoni tokoh tua yang tidak sadar diri, yang tetap ingin menjadi pemimpin meski telah dinilai gagal.

Kenyataan bahwa masyarakat menilai para presidennya yang tua-tua itu gagal dan tidak memuaskan, namun masih menjagokan tokoh-tokoh tua itu, agaknya terkait dengan belum adanya tokoh muda yang berani mencalonkan diri. Buktinya, ketika kaum muda berani tampil, pilihan langsung dijatuhkan pada mereka, sebagaimana yang terlihat pada Pilkada Jawa Barat dan NTB.

Di pentas nasional, banyak tokoh muda yang bisa menjadi alternatif pemimpin nasional generasi baru. Sebut saja, dari kalangan pengusaha ada Sandiaga S. Uno, Jeffrie Geovanie, Erick Thohir, dan Muhammad Lutfi; dari kalangan intelektual ada Anies Baswedan, Rizal Mallarangeng, dan Yudi Latif; dari partai sendiri ada Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Budiman Sudjatmiko (PDIP), Zulkifli Hasan (PAN), dan Rama Pratama (PKS); dari kalangan perempuan ada Yenny Zannuba Wahid, Khofifah Indar Parawansa, dan Dita Indah Sari.

Mereka hanyalah contoh kecil dari generasi muda yang relatif sudah dikenal publik. Namun, untuk menjadi pemimpin bangsa, mereka memang masih harus diuji kapasitas kepemimpinannya, kemampuan manajerialnya, dan visi kebangsaannya. Mereka juga harus mampu “menjual” dirinya agar lebih dikenal publik secara luas, setidaknya mampu menyamai popularitas para pemimpin tua.

Kondisi sosial, politik, ekonomi, dan hukum di negeri ini begitu riskan dan dinamis. Berbagai persoalan baru yang datang silih berganti dan butuh penyelesaian cepat meniscayakan seorang pemimpin muda yang enerjik, mampu bergerak sigap dan tanggap terhadap segala persoalan, serta cepat mengambil keputusan.

Pemimpin muda juga dibutuhkan karena mereka relatif bebas dari beban “dosa” Orde Baru, sehingga tidak terganjal kesulitan ketika harus menyelesaikan berbagai kasus warisan masa lalu yang hingga detik ini masih menggunung dan membayangi jalannya pemerintahan.

Asmar Oemar Saleh, Wakil Direktur Eksekutif Reform Institute