MENATAP lanskap sejarah kita hari-hari ini tampaknya membuat kita masygul. Reformasi bukan saja telah dikhianati, namun juga dibunuh berkali-kali oleh elite-elite politik. Supremasi hukum hanya retorika belaka yang diusung tinggi saat kampanye tiba. Tujuannya bukan untuk menegakkan keadilan, namun untuk meraih simpati publik, untuk kemudian dilupakan justru oleh si pengucap saat yang bersangkutan berhasil duduk di lembaga-lembaga tinggi negara (eksekutif atau legislatif).
Berkali-kali rakyat dikhianati, berkali-kali rakyat dibohongi. Namun mereka tetap setia pada Ibu Pertiwi. Politik yang merupakan wahana untuk mewujudkan kebajikan dan kebaikan bagi umat manusia, di tangan politisi Indonesia kini menjelma menjadi sarana untuk memperkaya diri. Akibatnya setiap kali kata politik diucapkan dan atau didengar publik, maka setiap kali pula publik merasa jijik mendengarnya. Wajah politik dan politisi kini tampak belepotan tak keruan. Sudah tentu ini tidak sehat. Politik harus dikembalikan ke relnya semula; yaitu sarana untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, penuh keadilan dan keadaban sehingga siapa pun yang mendengar kata ini, juga melihat wajah politisi, maka mereka akan suka cita mendengar dan menatapnya.
Pemilu yang tidak lama lagi digelar sejatinya bisa membuat kita lebih bersikap optimistis menghadapi berbagai persoalan kebangsaaan yang kian hari makin mencemaskan. Secara teoretis, pemilu merupakan pengadilan paling adil untuk menghukum para politisi busuk untuk tidak lagi menduduki jabatan-jabatan publik. Sebagai instrumen penting dalam demokrasi pemilu merupakan sarana untuk menakar kadar kepercayaan publik terhadap partai politik, wakil rakyat, dan kepemimpinan nasional. Menjelang pemilu rakyat—sang hakim—tiba-tiba menjadi sosok penting yang harus dirangkul, didekati, dibujuk, bahkan “dibeli”. Para politisi rela mengorbakan apa saja untuk merebut simpati dan dukungan mereka. Bagi publik yang hidup jauh dari hiruk-pikuk politik seperti kebanyakan rakyat Indonesia, didatangi politisi atau “orang besar” merupakan kenikmatan psikologis yang tiada tara. Apalagi jika para elite politik itu juga membawa sedikit uang untuk mereka.
Namun benarkah pemilu kali ini akan menghasilkan perubahan politik berarti bagi segenap rakyat Indonesia? Banyak pihak meragukannya. Hendaknya diingat, demokrasi tidak saja memberi peluang bagi munculnya kepemimpinan politik nasional yang bervisi, terampil mengelola negara, mahir mengurai benang kusut persoalan kebangsaan, pintar mengelola dan menyantuni pluralitas. Namun demokrasi juga memberi tempat bagi lahirnya para begundal, pemimpin picik-licik, dan tidak bernurani yang pintar memanipulasi dan mengeksploitasi keluguan, sentimen, emosi atau fanatisme rakyat. Pemilu yang demokratis tidak lantas menghasilkan kepemimpinan yang bermutu tinggi. Pemilu 1999 silam misalnya membuktikan itu. Sebab dalam demokrasi—saat orang bebas menentukan pilihan dan warna politiknya—tokoh terpopulerlah yang berpeluang memenangkan pertarungan. Adapun tokoh yang dianggap pintar, bersih dari aroma KKN, dan mampu mengemban amanat reformasi, boleh jadi malah akan terjungkal, jika ia tidak memiliki banyak pendukung (dana atau suara).
Sangat mungkin pemilu kali ini, saat kali pertama publik bisa memilih presidennya secara langsung, tidak melalui wakilnya di parlemen seperti diterapkan selama ini, akan menghasilkan pemimpin nasional yang mengecewakan. Mengecewakan karena yang terpilih bisa jadi adalah orang yang kuat secara kultural (memiliki massa fanatik dan “buta”) dan finansial (mampu berkampanye hingga ke pelosok desa dan “membeli” suara-suara mereka). Kualitas personal dan track record calon terpilih memang bukan menjadi ukuran pokok kemenangan seorang calon. Inilah cacat bawaan demokrasi yang harus disadari sejak kini.
Oleh karena itu, agar demokrasi kita benar-benar mampu membawa kebaikan bagi segenap bangsa, maka segenap rakyat yang menghajatkan perubahan harus mensikapinya secara bijak, jernih, dan cerdas. Para politisi atau bakal calon presiden (capres) yang menghendaki perubahan namun tidak memiliki cukup dukungan hendaknya sanggup menahan ambisi pribadinya. Semua pihak harus sadar bahwa pemilu tidak bisa hanya dinilai dari seberapa fair dan demokratis proses itu berlangsung, tapi juga kualitas calon terpilih harus pula dilihat: apakah ia mampu membawa obor perubahan, ataukah malah membawa bangsa kita semakin surut ke belakang. Betapa pun demokratisnya suatu pemilihan umum, namun jika ia tidak membawa perubahan sosial, politik, ekonomi, dan hukum berarti, maka kadar dan nilai demokrasi belumlah patut dibanggakan.
Pada titik ini tiga hal harus dilihat. Pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden sudah pasti akan memunculkan banyak pasangan. Dua puluh empat parpol siap berlaga dalam pemilu, berapa pasangan capres dan cawapres akan diajukan? Belum ada angka pasti untuk hal ini. Jika saja para (bakal) calon presiden dan wakil presiden mumpuni dan memiliki dedikasi tinggi untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi, publik tidak perlu cemas dan nyinyir. Namun kita semua tahu kualitas mayoritas para (bakal) calon presiden dan wakil presiden kini, khususnya bakal calon yang memiliki jumlah pendukung dan uang berlimpah, yang mungkin sekali akan memenangkan pertandingan demokrasi dan mengkhianati amanat reformasi.
Kedua, bakal calon yang memiliki track record baik, reformis, visioner, dan terampil, belum tentu dipilih publik. Ini karena di satu sisi karakter pemilih dalam masyarakat kita cenderung menyukai calon yang popular dan di sisi lain rasionalitas pemilih amat dibatasi oleh keterikatannya pada masa lalu (bounded rationality).
Kecenderungan ini dikenal sebagai “ikatan primordialisme”. Kredibilitas, integritas, dan moralitas calon presiden tidak menjadi ukuran pokok. Di negara maju macam AS pun fenomena demikian masih berlaku. Itulah mengapa sosok popular seperti Arnold Schwarzenegger bisa terpilih sebagai gubernur California. Karena itu orientasi terhadap figur atau ideologi dan bukan program/platform, tampaknya masih akan kuat mewarnai Pemilu 2004. Karena itu ketiga, hasil Pemilu 2004 agaknya tidak banyak beringsut dari hasil Pemilu 1999. Berbagai polling menunjukkan, Megawati masih berpeluang memenangkan pertandingan, sementara tokoh-tokoh lain— Amien Rais, Hamzah Haz, Gus Dur, Hidayat Nur Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, Akbar Tandjung, Sjahrir, Yusril Ihza, cukup puas berada di bawah Megawati. Dalam beberapa polling, Susilo dan Amien memang berhasil mengungguli Megawati. Dan dalam beberapa polling pula, pasangan Amien-Susilo dipilih publik sebagai pasangan ideal capres dan cawapres.
Lalu, bagaimana “merekayasa” pemilu, selain berlangsung demokratis, juga mampu menghasilkan calon presiden terpilih yang sesuai harapan masyarakat banyak, kalangan aktivis reformasi dan demokrasi?
Pasangan Capres-Cawapres
Berbeda dengan pandangan sebagian kalangan aktivis reformasi (mahasiswa, LSM, analis politik) yang menyebut pemilu kali ini tidak menghasilkan perubahan, tulisan ini mengajak publik untuk bersikap optimistis bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu mendatang, bisa menghasilkan perubahan jika: ada pasangan capres dan cawapres “ideal”. “Ideal” di sini mencakup: memiliki kans menang besar yang ditandai oleh basis massa yang kuat, platform/program yang visible, kualitas individu atau track record yang baik (bermoral, visioner, tegas, dan berdedikasi). Jika ada pasangan capres dan cawapres yang “mendekati” hal-hal “ideal” tersebut, maka pasangan ini berpeluang memenangkan pertandingan.
Sayang, sejauh ini seluruh elite politik hanya bersiap menjadi bakal capres, namun tidak satu pun yang siap dan mau menjadi cawapres. Ini menunjukkan, para elite memiliki kepercayaan politik yang tinggi—untuk tidak mengatakan tidak tahu diri. Padahal dalam praksis politik peluang memenangkan kontestasi kepresidenan hanya dimiliki oleh Megawati Soekarnoputri.
Walaupun popularitasnya memudar, Megawati pada saat ini masih punya peluang terbesar memenangkan pemilihan presiden tahun 2004. Mengapa? Agaknya ini bukan karena semata-mata kekuatan Megawati, melainkan karena elite politik di luar Megawati tidak memiliki strategi jitu untuk memperkecil peluang Mega. Terlebih peta politik mutakhir menunjukkan perubahan konstelasi dan konfigurasi politik menyusul dikabulkannya kasasi Akbar Tandjung oleh MA. PDIP dan Partai Golkar kini berancang-ancang untuk saling berkoalisi. Jika kedua parpol terbesar itu bergandeng tangan, hasil pemilu praktis sudah bisa diterka. Megawati kemungkinan besar akan bertahan sebagai presiden, dan Akbar cukup menjadi wakilnya. Agenda-agenda besar reformasi diprediksi bakal terlantar seperti sebelumnya.
Jika Megawati memiliki track record yang menjanjikan dalam menuntaskan agenda-agenda reformasi, maka publik tidak perlu mencemaskannya. Kita bahkan bangga memiliki seorang presiden perempuan yang berhasil membawa bangsa kita keluar dari krisis multidimensional. Namun sepanjang ia memerintah menggantikan Abdurrahman Wahid, ia tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam mewujudkan good government and cleant governance. Alih-alih mengikis KKN, era Megawati malah marak dengan praktik KKN. Untuk menyelamatkan bangsa dan mengawal arah reformasi, peluang menutup pintu bagi kembalinya bablasan Orde Baru—meminjam istilah Mochtar Pabottingi—di panggung politik nasional harus dibuka. Dan peluang paling masuk akal dan konstitusional adalah melalui pemilu.
Salah satu—untuk tidak mengatakan satu-satunya—jalan konstitusional untuk mengurangi dominasi dan hegemoni Orba dan bablasan-nya dalam lanskap politik kita adalah, dalam Pemilu 2004 harus ada pasangan capres dan cawapres “ideal”. Pasangan ini adalah M. Amien Rais (MAR) sebagai capres dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai cawapres. Pertimbangannya: pertama, dibanding SBY, MAR relatif memiliki basis bassa yang kuat dan bisa diandalkan loyalitasnya (khususnya Muhammadiyah, dan kalangan perkotaan/terdidik lainnya). Kedua, dibanding elite politik lain, MAR dipandang sebagai sosok reformis yang bersih dari aroma busuk Orba. Selain tidak korup, ia juga pintar, religius, visioner, dan nasionalismenya juga tidak diragukan. Ketiga, popularitas partai yang mencalonkan SBY, yaitu Partai Demokrat, jauh di bawah SBY. Ini berbeda dengan PAN yang secara resmi mencalonkan MAR. Bahkan faktor MAR barangkali lebih dipertimbangkan publik saat memilih ketimbang partai yang mencalonkannya. Patut diingat, Partai Demokrat adalah partai baru, yang terlalu pagi untuk bisa mengantar orang menjadi presiden, betapapun hebatnya orang itu.
Keempat, pasangan ini merupakan perkawinan politik ideal. MAR datang dari lingkungan santri, sedangkan SBY dibesarkan di kalangan militer yang beridiologi nasionalis. Meski sama-sama berwarna “hijau”, keduanya memiliki pendukung yang socio origin-nya beda. Di sinilah salah satu kekuatan utama pasangan ini. Kelima, warna “hijau” SBY bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahannya. Masyarakat kini menghendaki kehidupan yang aman, “normal”, stabil. Dalam hal ini militer menjadi tumpuan harapan tersebut. Sementara kalangan aktivis demokrasi belum melupakan citra buruk militer di masa lalu. Lebih dari itu sebagian pihak bahkan menganggap “demokrasi” dan “militer sebagai sebuah oxymoron; dua entitas yang tidak pernah bisa disatukan, seperti minyak dan air. Meski pandangan tersebut tidak tepat—karena sipil pun bisa otoriter, namun citra militer di Indonesia harus diakui belum sepenuhnya positif. Karenanya jika SBY tetap maju sebagai capres, maka selain akan memunculkan resistensi dari kalangan aktivis pro-demokrasi, kemungkinan menang juga tipis. Menjadi orang nomor dua tentunya menjadi pilihan yang aman. Bukankah ia tidak pernah teruji dalam pemilu betulan—bukan sekadar “pemilu” polling.
Paket “ideal” ini akan makin berpeluang memenangkan kontestasi kepresidenan manakala parpol-parpol lain di luar PDIP dan Golkar—yang menghendaki diakhirinya status quo—juga ikut memberi dukungan terhadap kedua tokoh ini. Dengan demikian nanti yang muncul hanya dua atau tiga pasangan capres dan cawapres saja: paket Megawati-Akbar, MAR-SBY, atau Megawati dan Akbar masing-masing maju sebagai capres. Pasangan tersebut akan jauh lebih mendatangkan manfaat bagi kebaikan negeri ketimbang kelak kita harus menerima kenyataan pahit ini: Megawati kembali terpilih sebagai presiden, dan Akbar Tandjung menjadi wapresnya.
Semoga elite politik kita mampu membaca peta politik ini dan bersedia melepaskan ambisi pribadinya untuk kebaikan negeri.
Keempat, pasangan ini merupakan perkawinan politik ideal. MAR datang dari lingkungan santri, sedangkan SBY dibesarkan di kalangan militer yang beridiologi nasionalis. Meski sama-sama berwarna “hijau”, keduanya memiliki pendukung yang socio origin-nya beda. Di sinilah salah satu kekuatan utama pasangan ini. Kelima, warna “hijau” SBY bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahannya. Masyarakat kini menghendaki kehidupan yang aman, “normal”, stabil. Dalam hal ini militer menjadi tumpuan harapan tersebut. Sementara kalangan aktivis demokrasi belum melupakan citra buruk militer di masa lalu. Lebih dari itu sebagian pihak bahkan menganggap “demokrasi” dan “militer sebagai sebuah oxymoron; dua entitas yang tidak pernah bisa disatukan, seperti minyak dan air. Meski pandangan tersebut tidak tepat—karena sipil pun bisa otoriter, namun citra militer di Indonesia harus diakui belum sepenuhnya positif. Karenanya jika SBY tetap maju sebagai capres, maka selain akan memunculkan resistensi dari kalangan aktivis pro-demokrasi, kemungkinan menang juga tipis. Menjadi orang nomor dua tentunya menjadi pilihan yang aman. Bukankah ia tidak pernah teruji dalam pemilu betulan—bukan sekadar “pemilu” polling.
Paket “ideal” ini akan makin berpeluang memenangkan kontestasi kepresidenan manakala parpol-parpol lain di luar PDIP dan Golkar—yang menghendaki diakhirinya status quo—juga ikut memberi dukungan terhadap kedua tokoh ini. Dengan demikian nanti yang muncul hanya dua atau tiga pasangan capres dan cawapres saja: paket Megawati-Akbar, MAR-SBY, atau Megawati dan Akbar masing-masing maju sebagai capres. Pasangan tersebut akan jauh lebih mendatangkan manfaat bagi kebaikan negeri ketimbang kelak kita harus menerima kenyataan pahit ini: Megawati kembali terpilih sebagai presiden, dan Akbar Tandjung menjadi wapresnya.
Semoga elite politik kita mampu membaca peta politik ini dan bersedia melepaskan ambisi pribadinya untuk kebaikan negeri.
Asmar Oemar Saleh, advokat
No comments:
Post a Comment