Beberapa Catatan untuk Kongres PAN

Hari ini Partai Amanat Nasional (PAN) mengadakan Kongres ke-2 di Semarang. Jauh sebelum kongres digelar, dinamika dan gejolak politik di tubuh partai ini sudah mulai terlihat. Gejolak itu sudah terasa sejak Amien Rais mengumumkan ketidaksediaannya memimpin kembali PAN. “Perang” statemen di antara bakal calon dan pendukungnya kerap terbaca di media massa. Satu pertanda betapa posisi ini amat menggiurkan dan berpengaruh kuat terhadap citra dan masa depan partai di masa depan. Kompetisi di internal partai ini tampak lebih dinamis karena tokoh yang sekaligus juga sebagai bidan lahirnya partai ini, yaitu Amien Rais, memenuhi janji politiknya: tidak ingin lagi memperpanjang jabatannya sebagai Ketua Umum PAN dan sebaliknya menginginkan adanya regenerasi dan kaderisasi.

Kaderisasi dan regenerasi tampaknya benar-benar akan dipraktikkan partai ini. Ini adalah sebuah langkah politik yang cerdas dan tepat yang patut ditiru oleh partai lain. Pasalnya, regenerasi kepemimpinan merupakah hal esensial yang dengannya nafas dan energi sebuah ormas atau orsospol bisa terus berdetak dan bergerak maju. Sulit membayangkan sebuah parpol bisa terus eksis jika di internal partai itu tidak bertumbuh semangat untuk memberi tempat kepada yang lain guna melanjutkan estafet kepemimpinan. Sebagai partai yang didirikan oleh para pejuang gigih reformasi, PAN memang harus melakukan langkah-langkah politik yang sejalan dengan tujuan reformasi. Musim paceklik pemimpin di negeri ini sebagai akibat dari depolitisasi Orde Baru memang selayaknya diakhiri. Partai politik berpeluang melahirkan calon-calon pemimpin nasional.

Kriteria Penting

Banyak kader partai yang berminat merebut tempat sebagai orang nomor satu menggantikan Amien. Dari sudut ini tampak betapa partai ini tidak kekurangan stok pemimpin. Anggapan bahwa tidak ada kader yang bisa menggantikan posisi Amien seolah meluntur. Ketika tokoh partai lain masih ingin mempertahankan posisi politiknya sebagai orang nomor satu, Amien justru menyerukan perlunya regenerasi. Regenerasi memang hal yang alamiah. Tapi manusia bisa merekayasa hingga proses regenerasi terhenti atau bahkan mati sama sekali seperti di zaman Soeharto dulu. Dan kecenderungan demikian sejauh ini tidak terjadi di PAN. Persoalannya kini, siapa yang pantas menduduki kursi Ketua Umum PAN? Apa kriteria yang pantas bagi seorang Ketua Umum PAN? Pertanyaan ini menjadi penting karena beberapa hal berikut.

Pertama, siapa pun yang menggantikan posisi Amien, pada akhirnya amat menentukan warna dan dinamika PAN di masa depan. Karena ini partai politik, maka ukuran yang paling kentara adalah seberapa kuat partai ini mampu mempertahankan perolehan suaranya di satu sisi dan meningkatkan perolehan suara PAN dalam pemilu mendatang di sisi lain. Jika sang Ketua Umum terpilih mampu membuat citra PAN moncer, maka ia memiliki peluang untuk membesarkan PAN.  Dan itu hanya bisa dilakukan oleh figur yang tidak bermasalah: baik karena masa lalu atau karena manuver politik dan track record-nya di masa kini, di lingkungan PAN sendiri.

Dengan kedua pertimbangan inilah, maka sosok yang terjangkiti stigma masa lalu kurang menguntungkan bagi masa depan PAN. Citra diri PAN sebagai partai reformis sontak meluntur jika akhirnya calon terpilih adalah bagian dari masa lalu.

Demikian pula figur yang membuat hubungan antara PAN dan warga Muhammadiyah merenggang juga tidak pantas meneruskan kepemimpinan Amien. Satu hal patut diingat, calon terpilih hendaknya bukan sosok  yang membuat PAN makin terjauhkan dari komunitas Muhammadiyah. Meskipun ini bukan berarti PAN memagari dirinya hanya pada satu komunitas tertentu saja. Tapi harus diakui warga Muhammadiyah-lah yang paling banyak memberi saham bagi kelangsungan hidup PAN. Apalagi kini di kalangan warga Muhammadiyah sudah terbetik kabar bahwa mereka akan mendirikan partai jika calon terpilih dinilai bermasalah atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dideklarasikannya Perhimpunan Amanat Muhammadiyah (PAM) beberapa waktu lalu merupakan simptom serius atas kekecewaan warga Muhammadiyah terhadap petinggi PAN. Sangat mungkin PAM beralih rupa menjadi partai jika ternyata calon terpilih adalah sosok yang pernah mengecewakan sebagian warga Muhammadiyah. Jika ini terjadi, maka konstituen utama partai ini akan ramai-ramai berganti baju partai.

Itu berarti, kongres kali ini hanya mempercepat ajal partai dan bukan mengukuhkan posisi dan eksistensinya di masa depan. Ini adalah bencana politik besar yang seharusnya mampu ditepis oleh kader-kader PAN. Regenerasi haruslah dimaknai sebagai upaya menciptakan hal yang baru. Satu makna dan pengertian yang juga secara eksplisit dinyatakan dalam kata “to regenerate” yang menurut kamus berarti to form, create or construct a new. Mencipta yang baru bukan dari barang atau stok lama. Sebab jika itu yang terjadi maka yang terjadi hanya sirkulasi, bukan regenerasi, apalagi revitalisasi.

Kedua, pengganti Amien haruslah sosok yang mampu membuat partai bertambah baik. Ada keharusan empiris yang membuat isu ini menjadi penting terutama karena kini adalah saat di mana banyak publik yang berpandangan negatif terhadap segala hal yang berbau partai politik dan politisi. Partai menjadi sasaran kebencian publik karena kinerja dan performance partai yang buruk di masa lalu. Oleh para petingginya, partai acap dipersepsi sebagai alat mobilisasi massa dan bukan sebagai alat untuk mengagregasi tuntutan konstituen. Lebih naif lagi, partai sekadar dijadikan alat untuk menaiki tangga kekuasaan, baik di eksekutif atau di legislatif. Ketua Umum PAN yang baru haruslah sosok yang mampu membuat citra partai terangkat naik, bukan malah menjerumuskan partai ke tingkat paling bawah. 

Ketiga, calon terpilih haruslah sosok yang memiliki visi, dedikasi, integritas, dan moralitas yang baik. Mengetahui visi seseorang bisa melalui pernyataan yang dilontarkan, tulisan yang dibuat atau buku yang diterbitkan. Dedikasi seseorang terlihat dari kesediaannya untuk mencurahkan perhatian, waktu, dan pikirannya untuk partai tanpa disibukkan oleh aktivitas lain di  luar partai. Apalagi jika kesibukan itu bisa membuat posisinya sebagai Ketua Umum PAN gamang. Misalnya menjadi pejabat tinggi negara (menteri) karena sudah pasti ini akan menerbitkan conflict of interest, mengurangi objektivitas dan kritisisme terhadap penguasa. Rangkap jabatan betapa pun tidak ada aturan yang melarangnya tidak pantas dilakukan PAN.

Ketua umum partai sejatinya merupakan presiden yang sedang tidak menjabat. Harus pula diingat, Ketua Umum partai adalah bakal calon pemimpin nasional (presiden). Lebih dari itu, dari segi fatsun politik rangkap jabatan hanya akan membuat PAN tidak bergerak lincah di hadapan kekuasaan. Ini menjadi penting mengingat citra diri PAN sebagai partai reformis yang dengan  sendirinya harus kritis terhadap penguasa dan kekuasaan. Dengan menjadi bagian dari pemerintahan, maka ambiguitas menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Dan karena politik amat berkait dengan citra, maka Ketua Umum PAN yang baru harus bisa keluar dari bayang-bayang kekuasaan, baik kekuasaan masa lalu atau masa kini. Terlebih jika kekuasaan itu sendiri kerap melahirkan kebijakan kontroversial, kontraproduktif, dan mengingkari amanat rakyat.

Di luar itu, integritas dan moralitas seseorang bisa dilihat dari rekam jejaknya selama ini, khususnya saat ia menjadi pengurus partai. Ini juga penting karena preferensi publik dalam memilih partai dilatari oleh kalkulasi yang rasional. Apalagi basis pendukung tradisional PAN adalah kalangan terdidik (well educated), melek politik, kritis, dan rasional. Jika calon terpilih dinilai tidak memenuhi pertimbangan kalangan ini, maka masa depan PAN hampir bisa dipastikan akan bertambah buruk. Para peserta kongres harus sadar sejak dini ihwal aneka implikasi dan konsekuensi politik yang akan dituai dari pilihannya. Mereka harus sadar bahwa di masa depan, PAN harus melebarkan sayap dukungannya di satu sisi dan mempertahankan basis massa tradisionalnya di sisi lain. Dengan terus menggantungkan basis massa tradisional pada satu segmen saja maka PAN tidak akan pernah menjadi partai besar.

Netralitas Amien dan Money Politics

Paling tidak ada dua hal yang membuat kongres sukses. Pertama, Amien Rais menjaga netralitasnya dan kedua, kandidat ketua umum tidak menciderai kompetisi politik dengan money politics. Sejauh ini kedua hal itu kabarnya mulai diragukan. Amien misalnya dianggap telah berpihak kepada salah satu calon.

Keberpihakan pada salah satu calon hanya akan merugikan citra diri Amien sendiri. Ia bisa dianggap melanggar komitmennya untuk bersikap netral. Apalagi sosok yang di-endors bukanlah orang yang piawai berorganisasi atau mengatur partai. Di luar itu, bau politik uang juga sudah mulai tercium. Satu catatan buruk akan dibuat PAN jika tradisi menyogok orang dilakukan dalam kongres kali ini. Hukuman berat selayaknya diberlakukan bagi siapa pun yang melakukan money politics. Ini bukan saja akan menodai kongres, tapi juga akan membuat PAN tidak leluasa menjalankan perannya sebagai sebuah partai modern. Bagaimana PAN akan mengkritik perilaku korup jika di internal PAN sendiri perilaku demikian didiamkan dan bahkan dipraktikkan? Semoga ini bisa menjadi masukan bagi peserta kongres. Selamat memilih pemimpin yang kapabel, terjaga integritasnya, dan bisa membuat citra PAN terangkat naik.

Asmar Oemar Saleh

Advokat, Mantan Deputi III Bidang Penanggulangan Pelanggaran HAM, Kantor Meneg HAM RI