Apa yang dibutuhkan negeri ini agar bisa bangkit dan berdiri sejajar-sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Langkah apa yang harus ditempuh bangsa ini agar segera terbebas dari malapetaka sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya? Kapan agenda-agenda reformasi bisa tertunaikan dengan baik seperti dikehendaki para pejuangnya? Kapan para penjarah duit rakyat bisa diajukan ke meja hijau dan diganjar sesuai kesalahannya? Kapan roda ekonomi berputar lancar dan pengangguran bisa berkurang dan dalam tempo yang tidak terlalu lama pengangguran bisa dihilangkan? Kapan kesejahteraan rakyat bisa dipulihkan dan ditingkatkan kadar serta kualitas hidup mereka? Kapan bangsa ini terbebas dari intervensi asing khususnya di bidang politik dan ekonomi sehingga bangsa kita tidak (lagi) terlunta-lunta menjadi bangsa paria yang bisa ditekan seenaknya oleh negara lain? Dan siapa yang bisa dan cocok memimpin negeri ini untuk melakukan itu semua dan mengemudikan sejarah Indonesia di masa depan?
Tegasnya, dari sekian banyak pemimpin atau elite politik kita kini, siapa yang paling memiliki prasyarat — integritas, visi, dedikasi, kapabilitas, keberanian, kecerdasan, kesalehan — untuk membawa negeri kita menuju Indonesia yang lebih bermartabat, beradab, berperadaban, berkemakmuran?
Berbagai pertanyaan tersebut kini bergema kuat di banyak tempat menjelang pemilu 2004 dan seiring munculnya banyak tokoh politik-pengusaha dan mantan petinggi militer yang siap bertanding memperebutkan kursi presiden. Sudah lama sebenarnya rakyat Indonesia memimpikan perubahan besar dan konkret yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Teramat lama bangsa kita hidup dalam kubangan kecemasan, ketidakpastian, dan kegetiran lantaran terus hidup di bawah tikaman krisis multidimensional yang berlarut-larut. Bahkan karena terlalu lama hidup dalam kepedihan dan pemerintah kerap mengecewakan, kini rakyat merindukan kembalinya Soeharto. Dengan kata lain, sebagian rakyat merindukan “zaman normal”, saat mereka merasa aman mencari sesuap nasi dan harga-harga tak melambung tinggi meski penguasa menindas dan secara diam-diam merampok hak-hak ekonomi dan politik mereka.
Berbagai perubahan penting pasca jatuhnya Soeharto tidak serta-merta diiringi perubahan berarti bagi sebagian besar penduduk negeri melainkan hanya dinikmati segelintir politisi (lama atau baru), para konglomerat hitam, dan mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Pemerintah jatuh bangun memimpin negeri, namun nasib rakyat tetap tak beranjak dari posisi awal: miskin. Ini menunjukkan banyak hal di antaranya para pemimpin itu memang tidak bisa diharapkan membawa perubahan berarti bagi negeri ini sehingga membuat sebagian publik frustrasi. Frustrasi dan kekecewaan berkepanjangan itu membuat mereka merindukan bukan saja masa silam yang damai-semu-bobrok, namun juga mendorong publik untuk memutar kembali jarum sejarah surut ke belakang, ke masa silam.
Pikiran dan angan-angan seperti ini tentu tidak sehat bagi terwujudnya Indonesia masa depan yang lebih baik. Sejarah harus terus bergerak ke masa depan. Publik harus disadarkan bahwa bukan gerakan reformasi itu yang membuat keadaan makin sulit. Kunci pokok dari semua kesemrawutan tersebut adalah pertama absennya kepemimpinan nasional yang baik, bervisi, berintegritas, dan kredibel. Dan kedua, para pemegang kekuasaan tidak mau menjalankan amanat kekuasaan secara benar dan hanya sibuk memenuhi kepentingan sempit, sektoral semata.
Oleh karena itu bangsa kita harus memilih pemimpin baru dengan kapasitas kepemimpinan yang teruji dan mumpuni sehingga mampu menjanjikan perubahan dan sanggup melakukannya. Kita membutuhkan pemimpin yang bukan sekadar bisa janji ini-itu, melainkan juga sosok yang sanggup dan mau menepatinya. Pemimpin itu bukan sosok feodal yang jauh dari hiruk-pikuk rakyat. Ia bukan pula simbol wong cilik yang kebijakan-kebijakan ekonomi-politiknya justru acap menindas dan menghimpit mereka. Pun ia bukanlah sosok “pejuang demokrasi” yang ironisnya antara pikiran dan perbuatannya kerap berseberangan.
Dia pasti bukan sosok masa silam yang akrab bergelut dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau bahkan terlibat di dalam permainan patgulipat kekuasaan. Sudah pasti dia bukan sosok yang karib dengan gosip-gosip KKN atau bahkan sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Tentu saja pemimpin negeri ini harus jelas keberpihakannya pada aspirasi dan kepentingan rakyat. Bukan pemimpin yang melindungi para konglomerat hitam yang ironisnya turut andil dalam memurukkan negeri dan membuat jutaan rakyat kelimpungan lantaran krisis ekonomi. Bukan! Model pemimpin tersebut hanya akan membawa bangsa kita berputar-putar dalam lingkaran kegelapan. Sejatinya mereka adalah tipe pemimpin tuna susila yang bahkan untuk sekadar mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden pun tidak layak, apalagi memimpin negeri.
Yang dibutuhkan bangsa kita saat ini dan di masa depan adalah pemimpin yang mampu mencerahkan publik dan membawa mereka pada perubahan berarti di segenap lini kehidupan berbangsa-bernegara. Seorang pemimpin yang bervisi jauh ke depan dan bekerja keras untuk kemaslahatan dan kebaikan kehidupan berbangsa-bernegara. Seorang pemimpin yang sanggup menundukkan hasrat dan nafsu kuasanya demi kebaikan negeri. Seorang pemimpin yang memiliki bukan saja kecerdasan nalar, namun juga kesalehan ritual-sosial. Yang bisa hidup sederhana bersama rakyat yang dipimpinnya. Yang tidak punya bakat atau kecenderungan untuk menyimpang dari garis-garis ajaran agama dan moral universal.
Seorang pemimpin sejati umumnya tampil pada saat krisis. Mahatma Gandhi tidak tampil di tengah situasi aman sejahtera. Nelson Mandela dan Abraham Lincoln juga tampil tidak dalam keadaan bangsanya aman. Begitu pula Bung Karno, Bung Hatta, atau Sutan Sjahrir. Mereka berjuang mewujudkan impian bangsa dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh. Pemimpin sejati adalah orang yang berjuang di segala situasi dan memiliki suatu visi yang jelas untuk membangun kembali bangsanya.
Dengan berbagai kriteria tersebut tampaknya di antara bakal calon presiden yang kini berpeluang besar mempresideni RI--Megawati, Amien Rais, atau dari Partai Golkar, publik sudah mafhum siapa yang cocok memimpin negeri ini.
Asmar Oemar Saleh, Reform Institute
Tegasnya, dari sekian banyak pemimpin atau elite politik kita kini, siapa yang paling memiliki prasyarat — integritas, visi, dedikasi, kapabilitas, keberanian, kecerdasan, kesalehan — untuk membawa negeri kita menuju Indonesia yang lebih bermartabat, beradab, berperadaban, berkemakmuran?
Berbagai pertanyaan tersebut kini bergema kuat di banyak tempat menjelang pemilu 2004 dan seiring munculnya banyak tokoh politik-pengusaha dan mantan petinggi militer yang siap bertanding memperebutkan kursi presiden. Sudah lama sebenarnya rakyat Indonesia memimpikan perubahan besar dan konkret yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Teramat lama bangsa kita hidup dalam kubangan kecemasan, ketidakpastian, dan kegetiran lantaran terus hidup di bawah tikaman krisis multidimensional yang berlarut-larut. Bahkan karena terlalu lama hidup dalam kepedihan dan pemerintah kerap mengecewakan, kini rakyat merindukan kembalinya Soeharto. Dengan kata lain, sebagian rakyat merindukan “zaman normal”, saat mereka merasa aman mencari sesuap nasi dan harga-harga tak melambung tinggi meski penguasa menindas dan secara diam-diam merampok hak-hak ekonomi dan politik mereka.
Berbagai perubahan penting pasca jatuhnya Soeharto tidak serta-merta diiringi perubahan berarti bagi sebagian besar penduduk negeri melainkan hanya dinikmati segelintir politisi (lama atau baru), para konglomerat hitam, dan mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Pemerintah jatuh bangun memimpin negeri, namun nasib rakyat tetap tak beranjak dari posisi awal: miskin. Ini menunjukkan banyak hal di antaranya para pemimpin itu memang tidak bisa diharapkan membawa perubahan berarti bagi negeri ini sehingga membuat sebagian publik frustrasi. Frustrasi dan kekecewaan berkepanjangan itu membuat mereka merindukan bukan saja masa silam yang damai-semu-bobrok, namun juga mendorong publik untuk memutar kembali jarum sejarah surut ke belakang, ke masa silam.
Pikiran dan angan-angan seperti ini tentu tidak sehat bagi terwujudnya Indonesia masa depan yang lebih baik. Sejarah harus terus bergerak ke masa depan. Publik harus disadarkan bahwa bukan gerakan reformasi itu yang membuat keadaan makin sulit. Kunci pokok dari semua kesemrawutan tersebut adalah pertama absennya kepemimpinan nasional yang baik, bervisi, berintegritas, dan kredibel. Dan kedua, para pemegang kekuasaan tidak mau menjalankan amanat kekuasaan secara benar dan hanya sibuk memenuhi kepentingan sempit, sektoral semata.
Oleh karena itu bangsa kita harus memilih pemimpin baru dengan kapasitas kepemimpinan yang teruji dan mumpuni sehingga mampu menjanjikan perubahan dan sanggup melakukannya. Kita membutuhkan pemimpin yang bukan sekadar bisa janji ini-itu, melainkan juga sosok yang sanggup dan mau menepatinya. Pemimpin itu bukan sosok feodal yang jauh dari hiruk-pikuk rakyat. Ia bukan pula simbol wong cilik yang kebijakan-kebijakan ekonomi-politiknya justru acap menindas dan menghimpit mereka. Pun ia bukanlah sosok “pejuang demokrasi” yang ironisnya antara pikiran dan perbuatannya kerap berseberangan.
Dia pasti bukan sosok masa silam yang akrab bergelut dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau bahkan terlibat di dalam permainan patgulipat kekuasaan. Sudah pasti dia bukan sosok yang karib dengan gosip-gosip KKN atau bahkan sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Tentu saja pemimpin negeri ini harus jelas keberpihakannya pada aspirasi dan kepentingan rakyat. Bukan pemimpin yang melindungi para konglomerat hitam yang ironisnya turut andil dalam memurukkan negeri dan membuat jutaan rakyat kelimpungan lantaran krisis ekonomi. Bukan! Model pemimpin tersebut hanya akan membawa bangsa kita berputar-putar dalam lingkaran kegelapan. Sejatinya mereka adalah tipe pemimpin tuna susila yang bahkan untuk sekadar mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden pun tidak layak, apalagi memimpin negeri.
Yang dibutuhkan bangsa kita saat ini dan di masa depan adalah pemimpin yang mampu mencerahkan publik dan membawa mereka pada perubahan berarti di segenap lini kehidupan berbangsa-bernegara. Seorang pemimpin yang bervisi jauh ke depan dan bekerja keras untuk kemaslahatan dan kebaikan kehidupan berbangsa-bernegara. Seorang pemimpin yang sanggup menundukkan hasrat dan nafsu kuasanya demi kebaikan negeri. Seorang pemimpin yang memiliki bukan saja kecerdasan nalar, namun juga kesalehan ritual-sosial. Yang bisa hidup sederhana bersama rakyat yang dipimpinnya. Yang tidak punya bakat atau kecenderungan untuk menyimpang dari garis-garis ajaran agama dan moral universal.
Seorang pemimpin sejati umumnya tampil pada saat krisis. Mahatma Gandhi tidak tampil di tengah situasi aman sejahtera. Nelson Mandela dan Abraham Lincoln juga tampil tidak dalam keadaan bangsanya aman. Begitu pula Bung Karno, Bung Hatta, atau Sutan Sjahrir. Mereka berjuang mewujudkan impian bangsa dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh. Pemimpin sejati adalah orang yang berjuang di segala situasi dan memiliki suatu visi yang jelas untuk membangun kembali bangsanya.
Dengan berbagai kriteria tersebut tampaknya di antara bakal calon presiden yang kini berpeluang besar mempresideni RI--Megawati, Amien Rais, atau dari Partai Golkar, publik sudah mafhum siapa yang cocok memimpin negeri ini.
Asmar Oemar Saleh, Reform Institute
No comments:
Post a Comment